Pengusaha Kena Denda Jika Tidak Bayar Lembur Karyawan saat Pilkada
Pengusaha Kena Denda Jika Tidak Bayar Lembur Karyawan saat Pilkada – Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama wakil kepala daerah.
Pemilihan kepala daerah di Indonesia pada tahun 2020 digelar secara serentak. Untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia.
Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada bulan Desember 2020. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah. Dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Berikut ini adalah daftar idn poker login daerah yang melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak pada tahun 2020.
Kasubdit Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan, Franky Watratan. Menjelaskan apabila pengusaha tidak membayar upah lembur kepada karyawan yang bekerja. Saat libur nasional pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020 lalu, akan dikenakan sanksi pidana.
Apabila tidak membayar upah kerja lembur maka akan dikenakan sanksi pidana pelanggaran sebagaimana pasal 187 UU Cipta Kerja dengan pidana kurungan paling singkat satu bulan dan paling lama 12 bulan.
1. Dendanya gak sedikit lho
Selain itu itu, pengusaha juga bisa terancam denda jika tidak membayarkan hak karyawannya. Tidak tanggung-tanggung nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah.
Paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.
Dalam keterangan dari Kemenaker, ketentuan itu diatur dalam Pasal 85 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Ayat 2:
Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari- hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.
Ayat 3:
Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur.
Lalu, aturan itu dijelaskan pula dalam Bab IV (Ketenagakerjaan) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya Pasal 78 mengatur bahwa Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur.
Pelanggaran terhadap kedua ketentuan tersebut merupakan pelanggaran pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Bab IV (Ketenagakerjaan) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut adalah pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.
2. Pengusaha janji bakal bayar uang lembur karyawan yang masuk saat pilkada
Sebelumnya diberitakan, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta pengusaha membayar karyawan yang bekerja pada hari pemungutan suara pada 9 Desember 2020 berhak atas upah kerja lembur. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja, mengatakan pihaknya akan mengikuti aturan tersebut.
Ya betul bagi karyawan yang bekerja pada hari libur nasional pada saat pilkada memang harus dibayar.
3. Semua kebijakan akan dikembalikan ke masing-masing perusahaan
Dalam keterangan tertulisnya, Menaker menyebut ketentuan-undangan yang mengatur kompensasi uang lembur itu berlaku bagi semua daerah termasuk yang tidak melakukan pilkada. Sebab, hari libur secara nasional.
Kendati begitu, Shinta tak menjelaskan kapan uang lembur karyawan akan dibayar. Ini tentu saja tergantung kebijakan dan kesepakatan pihak di masing-masing pihak.